17 Agustus 1945 bukan sekadar tanggal dalam kalender sejarah. Ia adalah sebuah peristiwa ontologis bangsa Indonesia menyatakan dirinya sebagai subjek sejarah. Setelah berabad-abad berada dalam struktur penjajahan, Indonesia tidak lagi mau didefinisikan oleh kekuasaan asing. Proklamasi menjadi deklarasi bahwa manusia dan bangsa memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Arsip Nasional Republik Indonesia mencatat 17 Agustus 1945 sebagai momentum Indonesia menjadi negara merdeka, ketika Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Namun, kemerdekaan tidak boleh berhenti sebagai seremoni. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, upacara dilaksanakan, tetapi pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah untuk apa bangsa ini dahulu diperjuangkan agar merdeka? Di sinilah kemerdekaan perlu dibaca secara teologis. Teologi kemerdekaan bukanlah upaya menjadikan nasionalisme sebagai agama, melainkan membaca kemerdekaan melalui nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, amanah, dan kemaslahatan yang menjadi inti ajaran Islam.
Kemerdekaan Bukan Sekadar Pergantian Penguasa
Soekarno memahami bahwa kemerdekaan bukanlah tujuan yang selesai pada saat proklamasi dibacakan. Dalam gagasan politiknya, kemerdekaan harus membawa bangsa menuju kemandirian politik, ekonomi, dan kebudayaan. Gagasan Trisakti kemudian dikenal sebagai orientasi untuk menjadikan Indonesia berdaulat secara politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Cita-cita kemerdekaan sesungguhnya jauh lebih suci daripada sekadar pergantian siapa yang memegang kekuasaan. Penjajahan tidak hanya berbentuk pendudukan wilayah tetapi ia juga dapat hadir dalam bentuk ketergantungan, ketidakadilan, kemiskinan, kebodohan, korupsi, diskriminasi, dan hilangnya martabat manusia.
Bangsa yang benderanya berkibar tetapi rakyat kecilnya terus diperlakukan tidak adil belum sepenuhnya menghayati makna kemerdekaan. Negara yang secara politik berdaulat tetapi ekonominya membuat rakyat kehilangan daya tawar juga masih menghadapi problem kemerdekaan. Bahkan masyarakat yang bebas secara formal tetapi pikirannya terbelenggu oleh fanatisme, kebencian, manipulasi informasi, dan kultus terhadap kekuasaan sesungguhnya sedang menghadapi bentuk penjajahan baru. Oleh karena itu, kemerdekaan harus selalu diperjuangkan kembali, bukan dari penjajah yang sama, tetapi dari berbagai bentuk penindasan dan hegemoni yang berubah wajah.
Mohammad Hatta memberikan dimensi yang sangat penting terhadap makna kemerdekaan. Bagi Hatta, demokrasi tidak cukup hanya memberikan kebebasan politik. Kemerdekaan harus menyentuh kehidupan ekonomi dan sosial. Ia menegaskan bahwa demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi tidak cukup untuk menghadirkan persamaan dan persaudaraan. Cita-cita demokrasi Indonesia, menurutnya, harus bergerak menuju demokrasi sosial dan keadilan sosial.
Pemikiran ini memiliki relevansi yang sangat kuat bagi Indonesia hari ini. Apa arti kemerdekaan bagi anak yang tidak memperoleh pendidikan layak? Apa arti kemerdekaan bagi petani yang kehilangan daya tawar? Apa arti kemerdekaan bagi masyarakat kecil yang merasa hukum hanya tajam kepada mereka tetapi tumpul kepada yang memiliki kekuasaan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan sekadar pertanyaan politik. Ia adalah pertanyaan moral dan teologis.
Hatta bahkan melihat Pancasila memiliki dua fondasi penting, yaitu fondasi moral berupa Ketuhanan Yang Maha Esa dan fondasi politik berupa kemanusiaan, persatuan, demokrasi, serta keadilan sosial. Baginya, cita-cita Indonesia merdeka bukan sekadar menjadi bangsa yang bebas, tetapi menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan harus menghasilkan nilai dan kebaikan nyata bagi kehidupan manusia.
Sementara Natsir memperlihatkan bahwa kecintaan kepada Indonesia tidak harus dipertentangkan dengan komitmen keislaman. Dalam pemikiran politiknya, Natsir memberikan perhatian besar terhadap musyawarah, kedaulatan rakyat, kritik terhadap pemerintah, dan penolakan terhadap absolutisme. Ia memandang Islam sebagai agama yang anti-istibdad, anti-absolutisme, dan anti-kesewenang-wenangan.
Di sini terdapat pelajaran penting "mencintai negara tidak berarti membenarkan semua tindakan negara".
Justru sebaliknya. Orang yang mencintai tanah air harus berani mengingatkan ketika negara menyimpang dari keadilan. Kritik yang lahir dari tanggung jawab moral bukan pengkhianatan. Membela kebenaran bukan berarti membenci bangsa. Dan mengingatkan kekuasaan bukan berarti memusuhi negara.
Natsir sendiri memiliki pandangan bahwa prinsip syura memiliki kedekatan dengan demokrasi modern karena sama-sama memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dan koreksi terhadap kekuasaan.
Maka, nasionalisme yang sehat bukan nasionalisme yang mematikan kritik, melainkan nasionalisme yang menjadikan kritik sebagai mekanisme menjaga bangsa agar tidak menyimpang dari cita-cita kemerdekaan.
Al-Qur'an dan Makna Cinta Tanah Air
Apakah Islam memiliki konsep tentang cinta tanah air?
Al-Qur'an memang tidak memberikan satu rumusan terminologis yang secara eksplisit berbunyi hubbul wathan sebagai doktrin politik. Tetapi Al-Qur'an menghadirkan sejumlah prinsip yang memungkinkan kita memahami kecintaan terhadap tanah air secara substantif.
Salah satunya terdapat dalam QS. An-Nisa' [4]: 66:
“...atau keluarlah dari kampung halamanmu...”
Ayat tersebut memperlihatkan bahwa dīyār_kampung halaman atau tempat tinggal_memiliki kedudukan penting dalam pengalaman manusia. Para ulama kemudian menggunakan sejumlah ayat semacam ini untuk membaca kecenderungan manusia mencintai tempat asal dan tanah kelahirannya.
Demikian pula QS. Al-Baqarah [2]: 126 mengabadikan doa Nabi Ibrahim agar negeri yang ditempatinya menjadi negeri yang aman:
رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا
“Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman.”
Doa tersebut menarik secara filosofis. Nabi Ibrahim tidak hanya berdoa untuk keselamatan spiritual individual, tetapi juga memohon keamanan bagi suatu negeri. Ini menunjukkan bahwa keamanan, ketenteraman, kesejahteraan, dan keberlangsungan masyarakat merupakan bagian dari kemaslahatan yang layak diperjuangkan.
Dalam QS. Al-Qashash [28]: 77, Al-Qur'an juga mengingatkan manusia agar mencari kebahagiaan akhirat tanpa mengabaikan kehidupan dunia serta berbuat kebaikan:
وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
Jalan keberagamaan tidak boleh membuat manusia melarikan diri dari realitas sosial. Kesalehan yang tidak melahirkan kepedulian terhadap kehidupan bersama adalah kesalehan yang kehilangan dimensi sosialnya.
Cinta Tanah Air Bukan Sekadar Slogan
Di sinilah kita perlu membongkar romantisme nasionalisme yang terlalu murah.
Mencintai Indonesia bukan sekadar memasang bendera. Bukan sekadar mengunggah ucapan “Dirgahayu Republik Indonesia”. Bukan pula sekadar mengenakan pakaian bernuansa merah putih pada bulan Agustus.
Cinta tanah air adalah etika pengabdian.
Guru mencintai Indonesia dengan mencerdaskan anak-anak bangsa. Petani mencintai Indonesia dengan menjaga pangan. Ulama mencintai Indonesia dengan menghadirkan agama sebagai rahmat, bukan alat permusuhan. Aparatur negara mencintai Indonesia dengan menjalankan amanah. Akademisi mencintai Indonesia dengan menghasilkan ilmu yang membebaskan manusia dari kebodohan. Pengusaha mencintai Indonesia dengan membangun ekonomi yang tidak mengeksploitasi. Anak muda mencintai Indonesia dengan membangun kapasitas dirinya dan tidak menyerahkan masa depan kepada kemalasan.
Dengan kata lain, cinta tanah air harus diterjemahkan menjadi amal sosial.
Pandangan M. Quraish Shihab juga penting dalam konteks ini. Dalam pembacaan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, kecintaan terhadap tanah air tidak berhenti pada perasaan emosional, tetapi membutuhkan pembuktian konkret dalam tindakan.
Karena itu, hubbul wathan tidak cukup diucapkan. Ia harus menjadi hubbul maslahah_kecintaan untuk menghadirkan kemaslahatan.
Teologi Kemerdekaan: Membebaskan Manusia dari Segala Bentuk Penindasan
Jika Islam berbicara tentang kemerdekaan, maka substansinya tidak boleh direduksi menjadi kebebasan individual semata. Islam berbicara tentang pembebasan manusia dari penghambaan kepada selain Allah, inilah inti tauhid.
La ilaha illallah pada tingkat teologis berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Tetapi pada tingkat etis dan sosial, tauhid juga mengandung konsekuensi bahwa manusia tidak boleh menjadikan manusia lain sebagai objek penghambaan, eksploitasi, atau penindasan.
Karena itu, tauhid memiliki dimensi pembebasan.
QS. An-Nahl [16]: 90 memerintahkan keadilan dan kebajikan. QS. Al-Ma'idah [5]: 8 memerintahkan agar kebencian terhadap suatu kelompok tidak membuat seseorang berlaku tidak adil. QS. Al-Hujurat [49]: 13 menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam keberagaman bangsa dan suku agar saling mengenal, bukan saling merendahkan.
Maka Indonesia yang merdeka secara teologis adalah Indonesia yang menghormati martabat manusia, menjaga persatuan, menegakkan keadilan, melindungi kelompok yang lemah, dan menolak segala bentuk kesewenang-wenangan.
Kemerdekaan semacam itu jauh lebih dalam daripada sekadar kemerdekaan administratif.
Jangan Sampai Kita Merdeka Secara Politik tetapi Terjajah Secara Mental
Ancaman terbesar bagi bangsa yang telah merdeka bukan selalu datang dari luar. Kadang ia tumbuh dari dalam diri sendiri.
Ketika masyarakat mudah diprovokasi, mudah dipecah oleh identitas, kehilangan daya kritis, menyebarkan kebencian tanpa verifikasi, mengagungkan tokoh secara berlebihan, atau menganggap perbedaan sebagai ancaman, pada saat itu kemerdekaan intelektual sedang mengalami kemunduran.
Karena itu, kemerdekaan membutuhkan akal yang merdeka.
Islam sendiri memberikan kedudukan tinggi kepada akal, ilmu, dan refleksi. Al-Qur'an berulang kali mengajak manusia untuk berpikir, memperhatikan, menimbang, dan mengambil pelajaran. Bangsa yang tidak mau berpikir akan mudah dikendalikan. Bangsa yang kehilangan tradisi ilmu akan mudah dipermainkan. Dan masyarakat yang menyerahkan seluruh penilaiannya kepada figur tertentu akan mudah kehilangan kebebasannya.
Maka pendidikan adalah salah satu bentuk jihad kebangsaan yang paling strategis. Mencerdaskan manusia berarti memperluas ruang kemerdekaan.
Dari Nasionalisme Simbolik Menuju Nasionalisme Etis
Sudah saatnya kita bergerak dari nasionalisme simbolik menuju nasionalisme etis.
Nasionalisme simbolik sibuk dengan atribut. Nasionalisme etis sibuk dengan tanggung jawab.
Nasionalisme simbolik bertanya, “Apa yang telah negara berikan kepada saya?” Nasionalisme etis bertanya, “Apa yang telah saya lakukan untuk memperbaiki negeri ini?”
Nasionalisme simbolik mudah berteriak ketika bendera dihina. Nasionalisme etis lebih serius ketika manusia dihina, rakyat kecil diperlakukan tidak adil, korupsi merusak negara, pendidikan diabaikan, dan kemiskinan dibiarkan menjadi warisan antargenerasi.
Mencintai Indonesia berarti mencintai manusia Indonesia.
Dan mencintai manusia Indonesia berarti berusaha menghadirkan kehidupan yang lebih adil, beradab, berilmu, aman, dan bermartabat.
Merdeka Adalah Amanah, Bukan Hak untuk Berkuasa Semau-Maunya
Proklamasi memberi kita kebebasan, tetapi kebebasan itu sekaligus melahirkan tanggung jawab.
Al-Qur'an mengingatkan dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 1 agar manusia memenuhi akad dan janji. Negara pun pada hakikatnya adalah amanah. Kekuasaan adalah amanah. Jabatan adalah amanah. Ilmu adalah amanah. Kekayaan adalah amanah. Bahkan kemerdekaan adalah amanah.
Karena itu, pertanyaan terbesar pada setiap peringatan kemerdekaan bukanlah “sudah berapa tahun Indonesia merdeka?”, tetapi: “Sudah sejauh mana kita mewujudkan tujuan kemerdekaan?”
Pertanyaan ini jauh lebih mengganggu, tetapi justru karena itu lebih penting.
Sebab usia kemerdekaan dapat dihitung dengan kalender, tetapi kualitas kemerdekaan hanya dapat diukur dari keadilan, kesejahteraan, pendidikan, kebebasan yang bertanggung jawab, persatuan, dan martabat manusia.
Menjadikan 17 Agustus sebagai Momentum Muhasabah Kebangsaan
Pada akhirnya, teologi kemerdekaan mengajarkan bahwa mencintai tanah air tidak bertentangan dengan tauhid. Sebaliknya, kecintaan terhadap tanah air dapat menjadi ruang aktualisasi nilai-nilai tauhid ketika diwujudkan melalui keadilan, amanah, persaudaraan, ilmu, pelayanan, dan kemaslahatan.
Soekarno mengingatkan pentingnya kedaulatan dan kemandirian bangsa. Hatta mengajarkan bahwa kemerdekaan harus berujung pada demokrasi sosial dan keadilan. Natsir menunjukkan bahwa agama harus menjadi kekuatan moral yang menolak kesewenang-wenangan dan membuka ruang musyawarah serta koreksi terhadap kekuasaan. Ketiganya memang memiliki perbedaan pemikiran yang tidak kecil, tetapi dari perbedaan itu kita dapat menangkap satu pesan besar bahwa Indonesia merdeka tidak dimaksudkan hanya untuk mengganti penguasa kolonial dengan penguasa pribumi. Indonesia merdeka dimaksudkan untuk membangun kehidupan yang lebih manusiawi.
Maka pada setiap 17 Agustus, marilah kita berhenti sejenak dari kemeriahan seremonial dan bertanya kepada diri sendiri:
Apakah kita benar-benar merdeka?
Merdeka dari kebodohan?
Merdeka dari korupsi?
Merdeka dari kebencian?
Merdeka dari fanatisme buta?
Merdeka dari ketidakadilan?
Merdeka dari kemalasan?
Merdeka dari mentalitas menjadi bangsa yang selalu bergantung?
Jika jawabannya belum, maka perjuangan kemerdekaan belum selesai.
Bendera memang telah berkibar sejak 17 Agustus 1945. Tetapi kemerdekaan yang sesungguhnya harus terus dikibarkan di dalam kesadaran, akhlak, ilmu, dan tindakan setiap warga negara.
Sebab pada akhirnya, Indonesia tidak hanya membutuhkan warga negara yang bangga menjadi orang Indonesia. Indonesia membutuhkan warga negara yang bertanggung jawab karena menjadi orang Indonesia.
Oleh:
Dr. Nurdin, M.Fil.I.
Sumber Bacaan:
